Kecewa Terhadap PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bicara Percepatan Pembangunan Yang Tak Ada Bukti Nyata

Tampak pelantikan PJ Pejabat Gubernur yang diangkat 3 Pejabat Gubernur DOB Papua yang baru dilantik Mendagri di kantor Kemendagri di Jakarta, pada 11 November 2022. Terlihat PJ Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. Namun disaat menjabat ada ada ketimpangan yang terjadi pada saat rapat koordinasi ketika melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo di Merauke, Papua Selatan, pada Kamis 30 Mei 2024. Wakil ketua Komisi II DPR RI itu menambahkan, dirinya merasa pesimis jika pembangunan fisik di lokasi pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan dapat diselesaikan pada tahun 2025. @Eko/Jurnalkata.Net//06/2024.

JURNALKATA.NET/ Merauke- Papua Selatan. –  Junimart Girsang, Wakil ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), merasa kecewa ketika melihat pembangunan pada lokasi pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kampung Salor, Kabupaten Merauke, tidak sesuai ekspektasi.

Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi ketika melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo di Merauke, Papua Selatan, pada Kamis 30 Mei 2024.

“Ini DOB kedua yang buat saya sangat kecewa, kita berbicara tentang Percepatan Pembangunan, apa yang cepat, gak ada pembangunan, ini menjadi koreksi buat kita semua,” ucap Junimart dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan di Swiss-Belhotel, Merauke.

Junimart menginginkan, laporan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan ke Komisi II DPR RI harus berbentuk pekerjaan fisik di lapangan, bukan dokumentasi.

“Kita maunya hasil kerja, bukan dokumentasi, jadi apa kerja Pj (Penjabat) selama ini.”

“Kami bersemangat supaya Papua yang kita cintai ini bisa betul-betul menikmati kemerdekaan, bisa betul-betul mendapatkan pemerataan pembangunan, berbulan-bulan kami rapat mengenai pemekaran ini,” ungkap Junimart dengan nada tegas.

Wakil ketua Komisi II DPR RI itu menambahkan, dirinya merasa pesimis jika pembangunan fisik di lokasi pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan dapat diselesaikan pada tahun 2025.”Kami tidak perlu memaksa dokumentasinya seperti ini, kami perlu realisasinya pak, tolong digaris bawah, realisasinya bagaimana ini, terus terang saya pesimis tahun depan ini bisa terbangun, saya pesimis,” ujar Junimart.

Pantauan media ini di lokasi pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan, lahan seluas 152 Hektare itu baru nampak pembangunan instalasi air, namun secara keseluruhan, lahan tersebut masih didominasi rerumputan dan juga pohon-pohon liar.

@Eko/Jurnalkata.Net/JK/05/2024.