JURNALKATA.NET/ Jakarta. – Jakarta–isu-isu tentang penggabungan antara Bapanas dan Bulog menjadikan topik yang hangat di bicarakan berbagai golongan masyarakat.
Khususnya para pedagang menyambut hangat dan dengan suka cita, jika hal tersebut benar-benar terlaksana.
Andrian Lame Muhar, Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar ( Inkoppas), “mengungkapkan dukungannya terhadap wacana penggabungan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan Bulog, namun dengan syarat tegas: “badan baru tersebut harus menjadi eksekutor, bukan sekadar pembuat regulasi seperti saat ini”. di Jakarta ( 16/10/25).
“Kalau hanya digabung lalu cuma jadi regulator lagi, itu sama saja menambah orang duduk di atas meja tanpa ada eksekutornya,” ujarnya.
Lame mengenang masa kejayaan kerja sama INKOPPAS dengan Bulog di era 1990-an yang dinilai sangat efektif menstabilkan harga pangan. Ia menceritakan pengalaman tahun 1998 ketika harga minyak goreng melonjak tinggi.
“Saat itu Bulog langsung menyalurkan minyak goreng melalui koperasi pedagang pasar. Kami membanjiri pasar tanpa berpikir profit oriented. Hasilnya, harga turun menjadi Rp4.500,” katanya.
Lebih lanjut Andrian menjelaskan,” Keunggulan Bulog era Presiden Soeharto, menurut!!!ya, terletak pada kewenangannya sebagai lembaga setingkat menteri non-departemen yang berada langsung di bawah Presiden. Bulog tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga bisa mengeksekusi dengan cepat mengimpor, menyerap hasil panen petani, hingga mendistribusikan ke pasar dalam hitungan jam”.
“Soeharto saat itu bahkan bisa menyebutkan di berita: harga minyak hari ini sekian, harga cabai hari ini sekian. Dan harga itu tepat sesuai dengan harga di pasar,” tambahnya.
Perubahan drastis Bulog pasca krisis moneter 1997-1998. Menurutnya, “Letter of Intent dari IMF yang diterima Indonesia saat itu justru melemahkan kekuatan Bulog.:
“IMF meminta supaya Bulog tidak terlalu super power. Akhirnya pada 2003, Bulog menjadi BLU, menjadi BUMN yang harus profit oriented,” papar Andrian.
Perubahan status ini, lanjut Andrian, membuat Indonesia setengah menjadi negara liberalis yang membiarkan harga pangan bebas mengikuti pasar. Akibatnya, muncul kartelisasi dan harga pangan tak terkendali sejak 2003 hingga
Andrian mengkritik struktur penanganan pangan saat ini yang dinilai tumpang tindih dan tidak efisien. Bapanas harus berkoordinasi dengan berbagai kementerian untuk membuat regulasi yang memakan waktu lama, baru kemudian eksekusinya diserahkan ke Bulog yang berada di bawah Kementerian BUMN.
“Bulog sekarang harus profit oriented. Ketika Presiden minta harga beras Rp8.000, Bulog berpikir: ‘Kalau kita jual segitu, kita tekor. Ke pedagang pasar, suruh bayar duluan deh.’ Akhirnya bukan penugasan, tapi berbisnis biasa,” kritiknya,” tuturnya.
Ia mencontohkan penyaluran beras SPHP yang mengharuskan pedagang pasar membayar Cash Before Delivery (CBD). Andrian menerangkan,“Belum sempat barang sampai ke masyarakat, pedagang pasar sudah harus keluar uang duluan. Ini bukan penugasan pemerintah, ini penugasan pedagang pasar.
INKOPPAS juga menyoroti operasi pasar Bulog yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurut Andrian, operasi pasar saat ini dilakukan di kantor kecamatan, padahal masyarakat mencari bahan pangan di pasar tradisional.
“Banyak masyarakat tidak tahu ada operasi pasar di kecamatan, sehingga tidak efektif. Harusnya seperti tahun 1990-an, barang langsung didrop ke pasar-pasar rakyat, pedagang menjual secara masif, dan masyarakat bisa menikmati pangan murah,” paparnya.
Terkait peran Satgas Pangan, Andrian menilai mereka hanya berperan sebagai “punisher” atau penghukum, bukan pemberi solusi. Ia memberikan ilustrasi kasus bawang merah yang harganya naik karena panen gagal.
“Kalau Satgas Pangan langsung menindak pedagang yang jual mahal, petani dan pedagang akan takut dan tidak jual. Akibatnya barang makin langka,” jelasnya.
Menurutnya, Satgas Pangan hanya efektif untuk komoditas yang mendapat penugasan dan subsidi pemerintah seperti beras SPHP, bukan untuk komoditas yang harganya bergerak mengikuti mekanisme pasar.
Andrian mengungkapkan bahwa INKOPAS tumbuh besar justru karena kerja sama dengan Bulog era 1990-an. “Tahun 1998 kalau ada masalah, pasti Bulog kontak kami untuk menyalurkan. Kami besar berkat Bulog,” akunya.
Andrian menyayangkan sejak Bulog menjadi BUMN yang profit oriented, koperasi tidak bisa bergerak karena tidak ada lagi penugasan pemerintah dengan harga terkontrol.
Andrian mengeluhkan, “Semuanya ikut harga pasar, tidak ada intervensi pemerintah untuk harga harus turun sekian”.
INKOPPAS sangat mengapresiasi jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar mengembalikan fungsi Bulog seperti era 1990-an. “Saya harapkan Pak Presiden berpikir hal yang sama karena beliau sangat mengerti di saat itu. Ini langkah bagus untuk mereformasi kembali keadaan Bulog,” ungkap Andrian.
“Koperasi pedagang pasar siap dilibatkan kembali sebagai mitra strategis pemerintah dalam distribusi bahan pangan murah ke masyarakat. Kami pernah melakukan itu, dan kami siap melakukannya lagi,” tutup Andrian dengan penuh optimisme.
@RAN/Jurnalkata.Net/JK/10/2025.