Breaking News
Langkah Haji Isam Bersama Happy Hapsoro Siapkan Bursa Kripto Nasional Gubernur Jawa Barat Memberikan Surat Kepada Ketua PTUN Jakarta Terkait Perkara SK Pencabutan Badan Hukum PLK Dugaan Penipuan Terstruktur TK, Rugikan Mencapai 1,1 M Diduga Libatkan Oknum Lapas, Perbankan dan Perpajakan Kisah Pilu Pahlawan Logistik Saat Pemerintah Larang Truk Sumbu 3 Beroperasi Saat Hari Besar Keagamaan Kuasa Hukum PT.DPM Sebut Ini Perdata Murni, Bukan Tindak Pidana Diduga JPU Tak Cermat dan Tak Lengkap

Transportasi

Nasional, Perhubungan, Transportasi  

Aptrindo Sebut Kemenhub Tidak Mempertimbangkan Pelarangan Terhadap Truk Sumbu 3 Saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

JURNALKATA.NET/ Jakarta. – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) merasa kecewa dengan sikap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang…

Anggota Komisi VII DPR-RI Menyebut Kebijakan Yang Tidak Tepat Pelarangan Truk Sumbu 3 Nataru 2025/2026 Jadi 17 Hari
Tambahan Jadi 17 Hari Pelarangan Truk Sumbu 3, SCI Sebut Akan Khawatirkan Terjadi Kekosongan Stok Barang di Pasar Tradisional dan Ritel
SE Bukan Produk Hukum, Pakar: Gubernur Tidak Berwenang Atur Pelarangan Truk ODOL
Nasional, Perhubungan, Transportasi  

SE Bukan Produk Hukum, Pakar: Gubernur Tidak Berwenang Atur Pelarangan Truk ODOL

Redaksi Jurnal Kata

Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Prof Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa Surat edaran (SE) gubernur Jawa Barat yang melarang perlintasan truk bersumbu tiga tidak sah secara hukum dan melampaui kewenangan pemerintah daerah. Jakarta, 20/12/2025. Prof Djohan mengatakan, kebijakan zero over dimension overload (ODOL) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Artinya, sambung dia, pemerintah daerah tidak boleh mengeluarkan kebijakan apapun, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk penindakan kendaraan ODOL, sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 sehingga tidak dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. ©Eko/Jurnalkata.Net/JK/12/2025.

Nasional, Perhubungan, Transportasi  

Dosen Unpar, Akui Kebijakan Pembatasan Truk Sumbu 3 Timbulkan Dampak Terhadap Industri Logistik dan Makro Ekonomi

Redaksi Jurnal Kata

Dosen dan Ketua Pusat Studi Rantai Pasok Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Prof. Sani Susanto mengatakan tidak tertutup kemungkinan pembatasan truk sumbu 3 atau lebih saat Nataru nanti akan menimbulkan dampak terhadap industri logistik dan makro ekonomi, Bandung,18/12/2025. kebijakan pembatasan terhadap mobilitas angkutan logistik pada saat Nataru nanti seharusnya tidak dilakukan secara mendadak tapi harus diberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya. ©Eko/Jurnalkata.Net/JK/12/2025.