JURNALKATA.NET/ Jakarta. – Daya saing minyak mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia di pasar global tergolong kompetitif. Karenanya, Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) berharap penerapan zero Over Dimension Overload (ODOL) tidak menurunkan daya saing Indonesia di kancah internasional.
Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sarjono, mengatakan perlu diskusi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan untuk sama-sama membicarakan berbagai masalah yang akan dihadapi para pengusaha sawit di Indonesia jika zero ODOL ini diberlakukan secara mendadak.
Dia menjelaskan untuk satu hektare lahan saja itu bisa menghasilkan setiap tahunnya sekitar 25 hingga 30 ton tandan buah segar (TDS). Jadi, kalau lahannya itu mencapai 1.000 hektare, lanjutnya, berarti dalam setahunnya paling tidak menghasilkan 25–30 ribu ton sawit. “Untuk mengangkut sawit sebanyak itu biasanya kita menggunakan truk-truk besar,” tuturnya.
Dia mengutarakan untuk yang perkebunannya sudah terintegrasi dengan pabriknya, penggunaaan truk-truk besar ini tidak menjadi masalah karena hanya berkeliling di sekitar kebun saja. Tapi, katanya, yang menjadi masalah adalah yang produksi dari perkebunan rakyat. “Perkebunan rakyat ini juga cukup luas dan ada dimana-mana seperti di Sumatera dan Kalimantan. Nah, kebun ini tidak memiliki pabrik yang terintegrasi. Jadi, kalau mau ke pabrik harus melalui jalan-jalan kabupaten dan provinsi, begitu juga sebaliknya,” tukasnya.
Apalagi, menurutnya, kelas-kelas jalan yang akan dilalui truk-truk besar pengangkut sawit itu kapasitasnya tidak ada yang kelas 1. “Sehingga usulan kita masih sama dari dulu sampai sekarang yaitu pemerintah harus melakukan perbaikan-perbaikan penguatan jalan dan menaikkan kelas jalannya supaya bisa dilewati truk-truk besar,” ucapnya.
Dia mencontohkan seperti di Malaysia yang jalan-jalan di kebun sawit mereka itu bagus-bagus dan kualitasnya juga sudah intensif. “Kita mengharapkan di sini bisa seperti itu,” ucapnya.
Karenanya, kata Mukti, GAPKI mengusulkan agar penetapan zero ODOL ini jangan langsung dilaksanakan secara instan, tapi ada tahapan-tahapannya dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan menurutnya, penyesuaian itu tidak hanya dilakukan di perusahaan, tapi juga untuk sentra-sentra perkebunan sawit jalannya juga bisa ditingkatkan. “Baik kelas jalannya, kualitasnya, jembatannya dan sebagainya, sehingga bisa menampung lalu lintas produksi sawit,” katanya.
Sebab, menurutnya, pemerintah juga harus melihat bahwa jika truk-truk besar pengangkut sawit itu diganti menjadi truk-truk yang lebih kecil, itu otomatis akan menambah armadanya. “Jumlahnya kan jadi semakin banyak. Karena, yang semula misalnya satu truk bisa mengangkut 20 ton, jika kemudian dibatasi menjadi hanya bisa 10 ton saja, berarti kita harus nambah dua kali lipat angkutan. Nah, kalau tambah angkutan itu berarti kita harus nambah biaya beli mobil ataupun juga renovasi truk, kemudian juga biaya supir juga meningkat,” tandasnya.
Artinya, lanjutnya, ada tambahan biaya produksi perusahaan. Jadi, usulan GAPKI adalah bagaimana zero ODOL itu bisa dilakukan secara bertahap. “Harapan kita adalah bahwa jangan sampai kemudian penerapan zero ODOL ini malah membuat industri itu menjadi kurang efisien. Jadi, ini yang harus sama-sama kita lakukan. Karena kalau nambah biaya produksi kan jadi nambah kan harga barangnya, dan itu jelas akan mengurangi daya saing kita dengan negara-negara lain,” katanya.
Dia mengakui sampai sekarang GAPKI sama sekali merasa belum pernah melihat roadmap dari Kemenhub terkait pelaksanaan zero ODOL ini. “Karenanya, kita perlu duduk bareng dengan pemerintah untuk mendiskusikan, membuat semacam roadmap penyesuaian untuk sampai ke sana. Jangan sampai nanti industri sawit yang sekarang menjadi sumber pendapatan devisa terbesar, kemudian daya saingnya berkurang gara-gara misalnya zero ODOL. Itu yang kita inginkan,” ujarnya.
@Eko/Jurnalkata.Net/JK/08/2024.