JURNALKATA.NET/ Jakarta. – Investasi di Indonesia masih bertopang pada industri olahan atau pabrikan. Karenanya, kebijakan pelarangan truk-truk sumbu 3 ke atas saat hari-hari besar keagamaan bisa membuat mereka menjadi rugi, apalagi kalau waktunya terlalu lama.
“Kalau hari liburnya cukup banyak, kegiatan rantai pasoknya juga mengalami banyak masalah. Nah, ini bisa membuat para investor juga akhirnya kurang begitu tertarik investasi di Indonesia,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya kepada media baru-baru ini.
Apalagi, menurutnya, kebanyakan truk sumbu tiga itu digunakan untuk barang-barang yang bertumpu pada ekspor impor dan untuk kebutuhan industri manufaktur. “Jadi, dampaknya dengan adanya pelarangan itu, siklus daripada industri itu akan terhambat. Apalagi dengan seringnya kita masih ada libur-libur panjang, itu kan juga mengurangi jumlah hari kerja. Itu jelas sudah sangat berdampak sekali terhadap perekonomian secara umum,” ungkapnya.
Katanya, para investor pasti menginginkan agar semaksimal mungkin bisa mengolah kegiatan produksi mereka untuk menghasilkan produksi yang sebanyak-banyaknya. “Tapi, kalau mereka melihat sisi produksi kita terhambat hanya karena putaran rantai pasok yang kurang mendukung, mereka juga berpikir dua tiga kali untuk berinvestasi ke sana,” ucapnya.
Belum lagi dari pola distribusi, lanjutnya, dengan adanya kebijakan-kebijakan pelarangan ini, mereka juga harus mengadakan buffer stock dengan inventori yang mereka harus alokasikan dengan penyediaan gudang dan segala macam. “Dengan adanya cost tambahan untuk pabrikan-pabrikan itu, para investor pasti menjadi ragu-ragu untuk membangun pabrik di Indonesia,” tukasnya.
Makanya, kata Trismawan, ALFI mendorong agar yang namanya rantai pasok itu tidak ada pembatasan, baik hari libur massal maupun dengan pembatasan-pembatasan jam operasional. “Karena, ini dampaknya sangat kental sekali dengan wajah-wajah investasi kita, menjadi tidak menarik lagi,” tuturnya.
Dia melihat kebijakan pelarangan itu lebih mengutamakan kepada pergerakan orang yang akan mudik. Menurutnya, memang itu akan menguntungkan bagi pendapatan daerah dari para wisata lokal. “Padahal, para pemudik itu juga kebanyakan dari karyawan pabrik. Kalau pabriknya juga stop, mereka kan nggak bisa berlibur juga karena uangnya sudah nggak ada lagi buat mereka berlibur,” tandasnya.
Dia memperkirakan satu hari saja truk logistik diberhentikan, itu akan mengganggu sekitar 5% terhadap pergerakan omset industri. Padahal, katanya, jika bisa mengelola arus para pemudik itu dengan baik dan tidak dilakukan pelarangan, pemerintah bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar.
“Tapi, kita bisanya hanya membiarkan satu saja yang jalan, yaitu membiarkan para pemudik dan melarang truk logistik. Padahal yang kita butuhkan bagaimana pemerintah bisa mengelola keduanya sehingga bisa menjadi potensial buat perekonomian,” ujarnya.
Di negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam, menurutnya, mereka sudah membuat aturan dimana walaupun jalanan macet, jalur distribusi barang tidak boleh diganggu. “Pergerakan kendaraan orang macet tapi jalur barang dibuat jalurnya sendiri sehingga tidak mengganggu kendaraan pribadi. Kalau di kita kan tidak. Belum pernah ada pemilahan jalur barang, jalur orang, sehingga yang disalahkan tetap saja jalur barang,” ungkapnya.
Jadi, katanya, kalau mau mendorong kebijakan perekonomian yang lebih agresif seperti di negara lain, maka keduanya, baik kendaraan pribadi dan truk-truk logistik harus dimaintain. “Pergerakan orang dan pergerakan truk logistik harus dikelola dengan baik agar bisa memberikan pendapatan yang maksimal kepada negara,” tukasnya.
@Eko/Jurnalkata.Net/JK/08/2024.