Breaking News
BRI Branch Office Radio Dalam Gandeng Gerai Camilan Singapura Berikan Harga Promo Spesial Old Chang Kee BRI BO Radio Dalam Hadirkan Promo Cashback QRIS BRImo di Gerai Kopi ‘Dibawah Tangga’ Di Antara Tekanan Energi dan Logistik, Industri AMDK Menunggu Keberpihakan Negara Stefi Grace Sebut; Maybank Kembalikan Hak Suami Saya Kent Lisandi, Saya Butuh Untuk Biaya Hidup Warga Sambut Positif Partisipasi AQUA di Pagelaran Seni Sunda di Batusari Subang
SBF

Perhubungan

SE Bukan Produk Hukum, Pakar: Gubernur Tidak Berwenang Atur Pelarangan Truk ODOL
Nasional, Perhubungan, Transportasi  

SE Bukan Produk Hukum, Pakar: Gubernur Tidak Berwenang Atur Pelarangan Truk ODOL

Redaksi Jurnal Kata

Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Prof Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa Surat edaran (SE) gubernur Jawa Barat yang melarang perlintasan truk bersumbu tiga tidak sah secara hukum dan melampaui kewenangan pemerintah daerah. Jakarta, 20/12/2025. Prof Djohan mengatakan, kebijakan zero over dimension overload (ODOL) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Artinya, sambung dia, pemerintah daerah tidak boleh mengeluarkan kebijakan apapun, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk penindakan kendaraan ODOL, sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 sehingga tidak dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. ©Eko/Jurnalkata.Net/JK/12/2025.

Nasional, Perhubungan, Transportasi  

Dosen Unpar, Akui Kebijakan Pembatasan Truk Sumbu 3 Timbulkan Dampak Terhadap Industri Logistik dan Makro Ekonomi

Redaksi Jurnal Kata

Dosen dan Ketua Pusat Studi Rantai Pasok Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Prof. Sani Susanto mengatakan tidak tertutup kemungkinan pembatasan truk sumbu 3 atau lebih saat Nataru nanti akan menimbulkan dampak terhadap industri logistik dan makro ekonomi, Bandung,18/12/2025. kebijakan pembatasan terhadap mobilitas angkutan logistik pada saat Nataru nanti seharusnya tidak dilakukan secara mendadak tapi harus diberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya. ©Eko/Jurnalkata.Net/JK/12/2025.