Breaking News
Aptrindo Sebut Belum Ada Panduan Yang Jelas Menuju Zero ODOL 2027 Pemkot Jaktim Gelar Sosialisasi SPMB 2026, Pendaftaran Sekolah Dimulai Juni Pemkot Jakarta Timur Perkuat Pengurangan Sampah, Camat dan Lurah Teken Komitmen Pemkot Jakarta Timur Kembalikan Fungsi Trotoar Lewat Operasi Penertiban Serentak BRI Branch Office Radio Dalam Gandeng Gerai Camilan Singapura Berikan Harga Promo Spesial Old Chang Kee
SBF

Indeks

View By Date
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Surat Edaran Bukan Produk Hukum dan Tidak Bisa diGunakan Untuk Sanksi Kepada Siapapun
Nasional, Peristiwa  

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Surat Edaran Bukan Produk Hukum dan Tidak Bisa diGunakan Untuk Sanksi Kepada Siapapun

Redaksi Jurnal Kata

Profesor Rudy Lukman Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila) menilai kepala daerah sudah melampaui batas kewenangan apabila memberikan sanksi melalui Surat Edaran (SE). Lampung, 17/10/2025. Dia menjelaskan, SE bukan sebuah produk hukum sehingga tidak bisa digunakan untuk memberikan sanksi kepada siapapun. ©Eko/Jurnalkata.Net/JK/10/2025.

Pengamat Tata Negara Jimly Asshiddiqie, Surat Edaran Gubernur Bali ,Tidak Boleh Bertentangan, Karena SE Itu Hanya Surat Biasa
Nasional, Peristiwa  

Pengamat Tata Negara Jimly Asshiddiqie, Surat Edaran Gubernur Bali ,Tidak Boleh Bertentangan, Karena SE Itu Hanya Surat Biasa

Redaksi Jurnal Kata

Prof. Jimly Asshiddiqie, Pengamat Hukum Tata Negara, menegaskan surat edaran (SE) itu bukan sebuah peraturan tapi sama dengan surat biasa. Jakarta,16/10/2025. SE itu bukan peraturan. SE itu hanya sebuah surat biasa atau pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak. Dan itu sudah biasa di setiap instansi, lembaga atau organisasi. ©Pol/Jurnalkata.Net/JK/10/2025.