Breaking News
Aptrindo Sebut Belum Ada Panduan Yang Jelas Menuju Zero ODOL 2027 Pemkot Jaktim Gelar Sosialisasi SPMB 2026, Pendaftaran Sekolah Dimulai Juni Pemkot Jakarta Timur Perkuat Pengurangan Sampah, Camat dan Lurah Teken Komitmen Pemkot Jakarta Timur Kembalikan Fungsi Trotoar Lewat Operasi Penertiban Serentak BRI Branch Office Radio Dalam Gandeng Gerai Camilan Singapura Berikan Harga Promo Spesial Old Chang Kee
SBF

Indeks

View By Date
SE Bukan Produk Hukum, Pakar: Gubernur Tidak Berwenang Atur Pelarangan Truk ODOL
Nasional, Perhubungan, Transportasi  

SE Bukan Produk Hukum, Pakar: Gubernur Tidak Berwenang Atur Pelarangan Truk ODOL

Redaksi Jurnal Kata

Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Prof Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa Surat edaran (SE) gubernur Jawa Barat yang melarang perlintasan truk bersumbu tiga tidak sah secara hukum dan melampaui kewenangan pemerintah daerah. Jakarta, 20/12/2025. Prof Djohan mengatakan, kebijakan zero over dimension overload (ODOL) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Artinya, sambung dia, pemerintah daerah tidak boleh mengeluarkan kebijakan apapun, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk penindakan kendaraan ODOL, sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 sehingga tidak dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. ©Eko/Jurnalkata.Net/JK/12/2025.

Nasional, Perhubungan, Transportasi  

Dosen Unpar, Akui Kebijakan Pembatasan Truk Sumbu 3 Timbulkan Dampak Terhadap Industri Logistik dan Makro Ekonomi

Redaksi Jurnal Kata

Dosen dan Ketua Pusat Studi Rantai Pasok Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Prof. Sani Susanto mengatakan tidak tertutup kemungkinan pembatasan truk sumbu 3 atau lebih saat Nataru nanti akan menimbulkan dampak terhadap industri logistik dan makro ekonomi, Bandung,18/12/2025. kebijakan pembatasan terhadap mobilitas angkutan logistik pada saat Nataru nanti seharusnya tidak dilakukan secara mendadak tapi harus diberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya. ©Eko/Jurnalkata.Net/JK/12/2025.